Teknologi E-KTP Generasi Kedua Bakal Dikembangkan

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) akan mengembangkan grand design teknologi pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) generasi kedua yang di dalamnya terdapat berbagai aplikasi untuk pelayanan publik.

Untuk pengembangan tersebut, BPPT melakukan kerja sama dengan Multimedia Development Corporation (MDeC) sebagai national information communication and technology (ICT) milik Malaysia. MDeC telah sukses membuat MyKad sejak 10 tahun lalu yang memudahkan pemerintah Malaysia menginventarisasi data kependudukan dan memberikan pelayanan publik.

Kepala BPPT Marzan Aziz Iskandar mengatakan BPPT sejauh ini telah memberi masukan grand design e-KTP mendukung Kementerian Dalam Negeri menyediakan e-KTP bagi 172 juta penduduk Indonesia hingga akhir 2012.

“E-KTP menjadi era baru Indonesia, karena identitas penduduk berdasarkan biometrik (sidik jari) menjadi data induk kependudukan tunggal. Ke depan e-KTP ini bisa menjadi lompatan dan basis bagi perbaikan pelayanan publik,” katanya seusai penandatanganan MoU Indonesia dan MDeC Malaysia di Jakarta, Kamis (8/12).

Malaysia pun lanjutnya akan minta bantuan Indonesia dalam penerapan teknologi pemilihan elektronik (e-voting) yang sudah dilakukan Indonesia khususnya di Jembrana, Bali dalam pemilihan kepala dusun. Marzan juga menambahkan kerja sama yang digagas ini merupakan lanjutan kesepakatan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Mohd Najib Bin Tun Abdul Razak di Lombok, 20 Oktober 2011 terkait kerja sama e-KTP.

Chairman MDeC Tan Sri Abdul Halim Ali  mengapresiasi keberanian Indonesia membuat e-KTP. Malaysia menurutnya sudah melihat berbagai manfaat penggunaan MyKad yang memiliki kesamaan prinsip dengan e-KTP yang memberikan kemudahan rakyat untuk berurusan kepada pemerintah. “Kerajaan pun dapat memberi kemudahan layanan yang lebih baik kepada rakyat seperti di bidang layanan kesehatan MyKad dapat digunakan,” ungkapnya.

Kerajaan pun lanjutnya, bisa memantau pemberian subsidi bagi rakyat berpendapatan rendah secara tepat sasaran dan tidak terjadi kebocoran serta penyalahgunaan dari orang yang justru tidak berhak menerimanya.

Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT Hammam Riza mengungkapkan MyKad Malaysia memiliki 60 aplikasi yang digunakan untuk pelayanan publik di negara tersebut.

Sementara itu, e-KTP yang dikembangkan di Indonesia saat ini aplikasinya masih terbatas berupa nomor induk kependudukan untuk kebutuhan pemilu. E-KTP generasi pertama ini tambahnya memuat biodata, identifikasi individu berdasarkan biometrik (sidik jari), iris mata. Untuk kebutuhan pemilu, BPPT sudah menyiapkan token atau modul keamanan sebagaimana tanda tinta pemilu ketika menggunakan pemilihan konvensional. E-KTP nantinya akan ditandai dengan alat ini yang memastikan pemiliknya sudah menggunakan hak suaranya.

“Kerja sama dengan Malaysia ini sebagai pertukaran pengetahuan dari sisi penerapan, manajemen e-KTP generasi kedua. Tahun 2012 mendatang untuk e-KTP generasi pertama dan diharapkan tahun 2013 e-KTP generasi kedua design aplikasinya sudah ada,” ucapnya.

Sebagai contoh, bantuan langsung tunai sejauh ini mengandalkan data kelurahan. Dengan adanya e-KTP generasi kedua akan ada data lebih akurat untuk aplikasi pelayanan publik. Aplikasi itu bergantung pada kebutuhan layanan publik seperti apa yang dibutuhkan di Indonesia. Menurutnya kebutuhan e-KTP generasi kedua itu mendesak untuk diaplikasikan di bidang kesejahteraan sosial, kesehatan dan pendidikan. [R-15]

Read More

14 Kabupaten/Kota dapat penghargaan

Pemberian penghargaan itu diiringi dengan penyerahan 4,3 juta e-KTP di Medan, yang diserahkan langsung kepada 14 bupati/wali kota yang didampingi Ketua DPRD dan Kepala Dinas Kependudukan masing-masing.

Ke-14 kabupaten/kota itu adalah Kabupaten

Tapanuli Selatan (target 141.551 perekaman, realisasi 142.423 KTP), Langkat (target 547.680 perekaman, realisasi 574.685 KTP), Deli Serdang (target 847.258 perekaman, realisasi 935.805 KTP).

Selanjutnya, Simalungun (target 466.565 perekaman, realisasi 466.570 KTP), Asahan (target 391.043 perekaman, realisasi 402.503 KTP), Labuhan Batu (target 211.300 perekaman, realisasi 211.310 KTP), dan Mandailing Natal (184.684 perekaman, realisasi 193.215 KTP).

Kemudian, Serdang Bedagai (target 342.598 perekaman, realisasi 342.601 KTP), Batubara (target 180.334 perekaman, realisasi 180.337 KTP), Labuhan Batu Selatan (153.580 perekaman, realisasi 153.589 KTP).

Berikutnya, Kota Medan (target 1.239.151 perekaman, realisasi 1.269.623 KTP), Binjai (target 145.320 perekaman, realisasi 147.525 KTP), Pematang Siantar (target 151.499 perekaman, realisasi 151.501), dan Tanjung Balai (target 86.036 perekaman, realisasi 86.473 KTP).

“Keseluruhan realisasinya mencapai 5.258.160 KPT. Sedangkan target yang diberikan hanya 5.116, 599 perekaman,” kata Mendagri.

Ia mengatakan pihaknya telah memberikan target baru untuk 19 kabupaten/kota lain di Sumut sebanyak 2.270.082 perekaman e-KTP hingga akhir Desember 2012.

Dalam beberapa mingu pelaksanaan, pihaknya mendapatkan informasi jika 19 kabupaten/kota lain di Sumut tersebut telah mampu merealisasikan perekaman sebanyak 203.233 e-KTP.

“Masih ada empat bulan lagi. Kami yakin, 19 kabupaten/kota ini juga tidak mau kalah dengan keberhasilan 14 kabupaten/kota lain yang telah menyelesaikan perekaman,” katanya.

Menurut Mendagri pihaknya memberikan apresiasi atas keberhasilan 14 kabupaten/kota di Sumut tersebut yang mampu merealisasikan target 100 persen yang ditetapkan pemerintah.

Apresiasi itu diberikan karena ada sejumlah daerah yang tidak mampu mencapai merealisasikannya meski target yang ditetapkan tidak terlalu besar.

“Ada satu daerah yang targetnya hanya 300 ribu tetapi tidak mampu terpenuhi. Beda dengan Medan yang targetnya 1,2 juta lebih tetapi bisa terpenuhi, bahkan lebih,” katanya.

Sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan 14 kabupaten/kota di Sumut tersebut, pihaknya menurunkan tim lengkap untuk memberikan penghargaan.

Ia mencontohkan keikutsertaan Prof Dr Zainal Hasibuan (Wakil Ketua Harian Dewan Teknologi Nasional/tim pakar e-KTP/Dosen UI), Prof Dr Wawan Gunawan (Wakil Rektor ITB), Brigjen Pol Bekti Suhartono (Kepala Pusat Identfikasi Bareskrim Polri), dan Dr Sukrisno, MT (Kepala Pusat Pengkajian Lembaga Sandi Negara). “Baru sekali ini tim yang turun lengkap. Istimewa sekali Sumut ini,” katanya, kemarin.

Selain 14 pemkab/pemkot itu, pihaknya juga menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan lembaga legislatif setempat dalam menyukseskan program e-KTP tersebut.

“Terima kasih kepada DPRD 14 kabupaten/kota yang mendukung dengan membantu penganggaran,” kata mantan Gubernur Sumatera Barat itu.

Pelaksana Tugas Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho mengatakan, keberhasilan dalam membuat e-KTP tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepastian dalam pelayanan publik di daerah masing-masing.

Keberhasilan itu juga diharapkan dapat memperkuat data kependukuan untuk kepentingan Pemilu 2014 dan pilkada di daerah masing-masing.

Read More

1 Juta E-KTP Siap Didistribusikan ke Warga DKI

Sejak diselesaikan pembuatannya pada April 2012, hingga saat ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta telah berhasil mencetak tiga juta electronic-KTP (e-KTP) yang siap didistribusikan kepada warganya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Purba Hutapea mengatakan, hingga saat ini sejumlah satu juta e-KTP telah diterima oleh warga ibukota.

“Proses pendistribusian itu kan dipanggil lagi warganya ke kelurahan, karena ada verifikasi sidik jari, dan dalam prosesnya banyak warga yang dipanggil tidak datang,” kata Purba, hari ini.

Untuk mengantisipasi proses pendistribusian yang terhambat tersebut Disdukcapil menggunakan dua cara. Yang pertama, mendatangi langsung para warga tersebut ke tempat tinggalnya mereka masing-masing.

“Yang kedua, bisa dititipkan atau diwakilkan oleh pihak lain, asalkan yang mewakilkan tersebut dapat menunjukkan Kartu Keluarga asli milik yang bersangkutan,” jelasnya.

Di sisi lain, Purba mengakui adanya keterlambatan pencetakan ini disebabkan karena masih terbatasnya alat cetak yang saat ini hanya dimiliki sebanyak 88 unit saja. “Sedangkan kita butuh 267 unit atau paling tidak satu unit pada tiap kelurahan,” katanya.

Lantaran hal tersebut, pada 3 September mendatang, akan dilakukan kembali pelelangan terkait pengadaan 179 unit alat pencetakan tambahan yang akan ditetapkan sekaligus bersama pemenang lelangnya pada hari yang sama, dengan estimasi biaya mencapai Rp13 miliar. “Jadi sekitar sebulan lagi alatnya baru bisa datang,” kata Purba.

Read More

E-KTP Diusulkan Berlaku Seumur Hidup

Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP diusulkan berlaku seumur hidup agar bisa menghemat anggaran negara. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi diharapkan menerapkan usulan itu agar menjadi catatan sejarah dalam kepemimpinannya.

“Kalau Mendagri mau membuat sejarah dalam pemerintahannya, harus ada keberanian untuk menerapkan e-KTP seumur hidup,” kata anggota Komisi II DPR Nurul Arifin kepada wartawan, Kamis (28/6/2012).

Nurul mengatakan, target penerbitan e-KTP hingga 2012 mencapai 172 juta lembar. Biaya penerbitan satu lembar e-KTP sebesar Rp 4.586. Dengan demikian, jika e-KTP sebanyak 172 juta itu berlaku seumur hidup, maka pemerintah bisa menghemat sekitar Rp 788,9 miliar yang harusnya dikeluarkan per periode penerbitan.

Meski demikian, Nurul mengingatkan bahwa, jika usulan itu disepakati semua pihak, maka Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu direvisi terlebih dulu. Dalam Pasal 64 UU itu diatur masa berlaku KTP hanya 5 tahun. KTP seumur hidup hanya diberikan kepada warga berumur 60 tahun.

Politisi Partai Golkar itu optimistis pemerintah bisa merampungkan pendataan hingga pencetakan 172 juta e-KTP hingga akhir tahun 2012. Berdasarkan data dari Kemendagri, perekaman sudah mencapai 101.575.236 warga hingga 26 Juni 2012. Dengan demikian, tersisa sekitar 71 juta warga yang belum terdaftar.

“Saya optimistis pemerintah dapat mengejar targetnya karena ini juga pertaruhan mereka. Datanya kan juga akan digunakan sebagai data pemilih Pemilu 2014 ,” ujar Nurul.

Read More

Jamsostek dan Askes Manfaatkan e-KTP Buat Mudahkan Program BPJS

Kerjasama tersebut dalam rangka mempersiapkan operasionalisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 1 Januari 2014.

Kerjasama kedua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut dilakukan bersama Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang sejatinya menjadi lembaga negara yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Tujuan diadakannya perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran baik Kemendagri maupun Askes dalam pemanfaatan KTP Elektronik dan data kependudukan berbasis NIK untuk mengefektifkan penyelenggaraan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk,” ujar Direktur PT Askes, Fachmi Idris di Jakarta, Senin (15/4/2013).

Pada tahap awal, secara garis besar e-KTP, data kependudukan dan NIK dimanfaatkan untuk mengefektifkan dan membersihkan data kepesertaan peserta Jamsostek maupun Askes.

Selanjutnya menjadi acuan pembentukan nomor tunggal kepesertaan Jamsostek dan Askes, registrasi kepesertaan Jamsostek maupun Askes, validasi dan verifikasi proses pelayanan klaim oleh peserta Jamsostek dan Askes, serta pembaharuan data kepesertaan.

Selanjutnya pemanfaatan e-KTP, data kependudukan dan NIK ini akan dipergunakan untuk mengefektifkan perencanaan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dengan menggunakan data agregat kepesertaan.
“Kerjasama ini merupakan langkah awal dan bentuk sinergi yang sangat baik antara PT Askes dan Kementrian Dalam Negeri, dan kedepan diharapkan dapat disepakati kerjasama-kerjasama lainnya guna meningkatkan kemanfaatan jaminan sosial bagi seluruh masyartakat Indonesia,” papar Fachmi.

Pemanfaatan e-KTP, data kependudukan dan NIK ini diharapkan tak hanya mempermudah pekerjaan, tetapi juga bisa menghemat biaya, karena bisa saja peserta BPJS yang notabene adalah seluruh penduduk Indonesia memiliki Nomor Induk Kepegawaian dan e-KTP juga sudah berusia 17 tahun

Read More

Alat Pembaca e-KTP Card Reader Diproduksi Massal Tahun Ini

Alat pembaca kartu (card reader) untuk kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dapat diproduksi massal tahun ini, sehingga pada Januari 2014 sudah dapat digunakan untuk memeriksa e-KTP.

Photo By KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

“Dalam waktu dekat kami akan membicarakan dengan industri elektronika nasional, sehingga tahun ini bisa diproduksi secara massal,” kata Marzan Iskandar, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Selasa (14/5).

Dia juga mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan uji publik terhadap “design” alat pembaca kartu yang pembuatannya sudah dimulai sejak 2011.

“BPPT merancang alat tersebut sejak dua tahun yang lalu dan itu terus dikembangkan, karena bagaimanapun juga ‘design’ yang kami miliki ada keterbatasannya,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri  Gamawan Fauzi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 471.13/1826/SJ, tertanggal 11 April 2013, yang mengimbau seluruh kepala daerah agar memfasilitasi unit kerja atau badan usaha, yang memberikan pelayanan masyarakat, dengan menyediakan “card reader” sesegera mungkin.

Surat Edaran tersebut juga ditembuskan kepada para menteri, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, kepala lembaga lain, Kepala Kepolisian, Gubernur Bank Indonesia, serta seluruh pimpinan Bank.

Mendagri berharap instansi pemerintah, baik di pusat dan daerah, segera menyiapkan alat “card reader”, sehingga pada 2014 nanti dapat diimplementasikan penggunakan KTP elektronik secara terintegrasi.

Dalam surat edaran tersebut tertulis, “Apabila masih terdapat unit kerja atau badan usaha yang memberikan pelayanan tersebut akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sangat merugikan masyarakat khususnya pemilik e-KTP”.

“Semua unit kerja/badan usaha yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah memiliki ‘card reader’ paling lambat akhir tahun 2013, dengan alasan KTP nonelektronik terhitung sejak 1 Januari 2014 tidak berlaku lagi,” demikian bunyi surat tersebut. (Antara)

Read More

Kualitas Penduduk Indonesia Yang Semakin Menurun

Masalah kependudukan Indonesia dalam hal kualitas adalah masalah kependudukan dalam hal mutu kehidupan dan kemampuan sumber daya manusianya. Di Indonesia, masalah kualitas penduduk yang terjadi, antara lain, dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusia, rendahnya taraf kesehatan sehingga kesemuanya itu pada akhirnya mengarah pada rendahnya pendapatan perkapita masyarakatnya. Masalah-maslah yang menyebabkan menurunnya kualitas penduduk Indonesia:

a. Masalah Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu indikator kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Secara umum, tingkat pendidikan penduduk Indonesia masih tergolong relatif rendah. Akan tetapi, tingkat pendidikan masyarakat tersebut senantiasa diupayakan untuk selalu ditingkatkan dari tahun ke tahun. Contohnya pada zaman sekarang banyak anak tidak bersekolah bahkan banyak anak yang lebih memilih bekerja dari pada bersekolah. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan. Dan juga kurangnya kesadaran untuk bersekolah.

b . Masalah Kesehatan
Tingkat kesehatan merupakan salah satu indikator kualitas penduduk suatu negara. Dalam hal ini, tingkat kesehatan dapat diindikasikan dari angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, ketercukupan gizi makanan, dan usia harapan hidup.

c . Rendahnya Pendapatan Perkapita
Pendapatan perkapita adalah banyaknya pendapatan kotor nasional dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk. Pendapatan perkapita mencerminkan tingkat kemakmuran suatu negara. Pendapatan perkapita negara Indonesia masih tergolong rendah, data tahun 2002 menyebutkan pendapatan perkapita Indonesia mencapai 2.800 dollar Amerika Serikat. Di antara negara-negara anggota ASEAN saja, Indonesia menempati urutan keenam setelah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Keadaan ini menggambarkan bahwa tingkat kehidupan masyarakat Indonesia masih didominasi masyarakat miskin atau masyarakat prasejahtera dengan tingkat penghasilan yang relatif rendah. Kondisi semacam ini dapat disebabkan keadaan sumber daya alam yang tidak merata di tiap daerah, ataupun karena ketidakseimbangan sumber daya manusia yang ada di tiap daerah.

Dengan jumlah penduduk yang besar tanpa ada peningkatan kualitas penduduk maka ini akan menimbulkan masalah besar dalam negara dan akhirnya menjadi beban di kemudian hari. Kualitas penduduk Indonesia masih jauh dari apa yang kita harapkan. Tidak seperti negara-negara lain yang kuliatas penduduknya mulai meningkat.

Kualitas penduduk Indonesia sekarang ini sangat memprihatinkan. Pada tahun 1996 Indonesia menempati urutan ke 102 untuk kualitas penduduknya. Tetapi tidak menunjukkan peningkatan di tahun berikutnya, karena pada tahun 200, Indonesia malah melorot ke urutan 109. Ini menunjukkan betapa parahnya kualitas penduduk di Indonesia yang notabene mempunyai sumber daya yang sangat melimpah ruah.

Solusi yang tepat untuk mengatasi kualitas penduduk adalah dengan program Keluarga Berencana (KB). Dengan program ini maka akan menekan angka kelahiran. Dengan demikian maka Pemerintah akan fokus untuk meningkat sumber daya manusia. Seharusnya pemerintah harus lebih memperkenalkan program KB ke masyarakat agar masyarakat mau menjalankan program ini.

Read More

MASALAH KEPENDUDUKAN DI INDONESIA

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke 4 setelah Amerika Serikat. Selain jumlah penduduknya yang besar, luasnya negara kepulauan dan tidak meratanya penduduk membuat Indonesia semakin banyak mengalami permasalahan terkait dengan hal kependudukan. Tidak hanya itu, faktor geografi, tingkat migrasi, struktur kependudukan di Indonesia dll membuat masalah kependudukan semakin kompleks dan juga menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus guna kepentingan pembangunan manusia Indonesia. Adapun masalah-masalah kependudukan yang dialami oleh Indonesia antara lain:

A. Demografis

1. Besarnya Jumlah Penduduk (Over Population)

Telah disebutkan sebelumnya di awal bahwa jumlah penduduk Indonesia berada di urutan ke empat terbesar di dunia setelah berturut-turut China, India, Amerika Serikat dan keempat adalah Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia dari hasil Sensus 2010 mencapai angka 237.641.326. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah. Dari sensus tahun 1971-2010, jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah.

Dari data yang saya ambil dari Kabupaten Kepulaun Selayar akan mewakili jumlah penduduk Indonesia, di bawah ini dapat dilihat bagaimana jumlah penduduk di Kepualuan Kepulauan Selayar dari tahun ke tahun semakin bertambah. Hal ini tentunya memberikan berbagai dampak baik postif dan negatif. Sebelum membahas tentang masalah kependudukan, ada baiknya kita mengetahui dampak positifnya lebih dahulu antara lain sebagai penyediaan tenaga kerja dalam masalah sumber daya alam, mempertahankan keutuhan negara dari ancaman yang berasal dari bangsa lain, dsb.

Akan tetapi permasalahan kependudukan terkait dengan jumlah penduduk yang besar menjadi sebuah masalah yang tidak dapat dihindarkan. Indonesia memiliki berbagai potensi terjadinya konfik. Benturan antara berbagai kepentingan dengan berbagai organisasi masa lainnya membuat masalah besarnya populasi menjadi hambatan. Selain itu yang terpenting terkait dengan permasalahan penyediaan sumber daya alam dan berbagai kebutuhan penting lainnya. Adanya tekanan penduduk terhadap daya dukung lingkungan menjadi masalah yang sangat rumit. Kepentingan untuk membangun tempat tinggal dan ruang gerak sangatlah penting namun di sisi lain terdapat kepentingan yang terkait dengan permasalah lingkungan seperti halnya sebagai daerah aliran sungai, daerah resapan air, pertanian, penyediaan sumber daya alam, dll. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan keduanya perlu mendapatkan perhatian yang sama demi keseimbangan alam.

Selain itu, masalah yang muncul terkait dengan jumlah penduduk yang besar adalah dalam penyedian lapangan pekerjaan. Kebutuhan akan bahan pokok menuntut orang untuk berkerja dan encari nafkah. Namun, penyedia lapangan kerja sangatlah minim. Yang menjadi masalah adalah penduduk lebih senang untuk menggantungkan diri terhadap pekerjaan dan cenderung mencari pekerjaan daripada membuka lapangan pekerjaan. Hal ini menyebabkan masalah baru yaitu pengangguran. Apabila jumlah pengangguran ini tinggi, maka rasio ketergantungan tinggi sehingga negara memiliki tanggungan yang besar untuk penduduknya yang dapat menghambat pembangunan dan menyebabkan tingkat kemiskinan menjadi tinggi.

Jumlah penduduk yang besar memiliki andil dalam berbagai permasalahan lingkungan dan aspek lainnya. Jumlah penduduk yang besar tentunya membutuhkan ruang yang lebih luas dan juga kebutuhan yang lebih banyak namun lahan dan juga wilayah Indonesia tidaklah bertambah. Oleh karena itu, perencaan yang matang sangatlah diperlukan guna penentuan kebijakan terkait dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia.

2. Tingginya Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Terkait dengan jumlah penduduk yang tinggi tentunya terdapat faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah tingkat atau laju pertumbuhan penduduk. Besarnya laju pertumbuhan penduduk membuat pertambahan jumlah penduduk semakin meningkat.

Semakin besar persentase kenaikannya maka semakin besar jumlah penduduknya. Kenaikan ini tentunya membawa dampak bagi kependudukan Indonesia. Dalam penentuan kebijakan semakin banyak yang perlu dipertimbangkan baik dalam hal penyediaan berbagai sarana dan prasarana, fasilitas-fasilitas umum dan yang terpenting adalah kebijakan dalam rangka mengurangi laju pertumbuhan yang ada di Indonesia. Dari situlah muncul program KB dan kini ditangani oleh BKKBN.

Jika melihat grafik di atas, dari tahun ke tahun tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia semakin menurun. Pertambahan yang terjadi tidak terlalu tinggi daripada tahun sebelumnya. Namun, alangkah lebih baik apabila persentase pertumbuhannya semakin menurun hingga mencapai angka dibawah 1%. Dalam penggelompokkan negara-negara, negara-negara maju selalu memiliki angka pertumbuhan penduduk di bawah 1% atau bahkan 0%. Melihat dari jumlah penduduk Indonesia yang tinggi, penekanan agar laju pertumbuhan penduduk dapat menurun merupakan langkah yang baik guna menjaga kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Apabila tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terus dibiarkan maka akan terjadi berbagai masalah baik masalah pengangguran, tingkat kualitas sumber daya manusia yang menurun, kejahatan, lapangan pekerjaan dll yang memberikan dampak negatif bagi kelangsungan umat manusia Indonesia khususnya. Oleh karena itu, usaha untuk menekan laju pertumbuhan sangatlah penting. Program-program yang ditawarkan pemerintah harus didukung oleh masyarakat seperti halnya KB, penggunaan alat kontrasepsi, penundaan usia perkawinan, dll sehingga penurunan laju pertumbuhan penduduk diharapkan menurun.

3. Persebaran Penduduk Tidak Merata

Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk disuatu wilayah dibandingkan dengan luas wilayahnya yang dihitung jiwa per km kuadrat. Berdasarkan sensus penduduk dan survey penduduk, persebaran penduduk Indonesia antar provinsi yang satu dengan provinsi yang lain tidak merata.

Di Indonesia sendiri terjadi konsentrasi kepadatan penduduk yang berpusat di Pulau Jawa. Hampir lebih dari 50% jumlah penduduk Indonesia mendiami Jawa. Hal ini menjadi masalah apabila pusat pemerintahan, informasi, trasportasi, ekonomi, dan berbagai fasilitas hanya berada di satu wilayah. Penduduk akan berusaha untuk melakukan migrasi dan akhirnya akan berdampak pada permasalahan pemerataan pembangunan.

Faktor faktor yang menyebabkan terjadinya persebaran penduduk:

1. Kesuburan tanah, daerah atau wilayah yang ditempati banyak penduduk, karena dapat dijadikan sebagai lahan bercocok tanam dan sebaliknya.
2. Iklim, wilayah yang beriklim terlalu panas, terlalu dingin, dan terlalu basah biasanya tidak disenangi sebagai tempat tinggal
3. Topografi atau bentuk permukaan tanah pada umumnya masyarakat banyak bertempat tinggal di daerah datar
4. Sumber air
5. Perhubangan atau transportasi
6. Fasilitas dan juga pusat-pusat ekonomi, pemerintahan, dll.

B. Non Demografis Bersifat Kualitatif

1. Tingkat Kesehatan Penduduk yang Rendah

Usaha untuk terus meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia terus digalakkan. Namun, kembali lagi permasala itu tetap muncul dan menjadi PR bagi penentu kebijakan guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia.

Dalam hal kesehatan yang akan mejadi sorotan bagaimana gambaran tingkat kesehatan adalah angka kematian bayi. Besarnya kematian yeng terjadi menujukkan bagaimana kondisi lingkungan dan juga kesehatan pada masyarakat.

Dari data di atas dapat dilihat bagaimana penurunan yang terjadi pada angka kematian bayi di Indonesia yang dihitung berdasar jumlah kematian di setiap 1000 kelahiran per tahun. Penurunan ini menujukkan usaha untuk perbaikan dalam bidang kesehatan terus saja diupayakan guna meningkatkan kualitas hidup manusia Indonsia. Berbagai layanan kesehata yang dibuka seperti imunisasi dan juga posyandu tentunya menjadi harapan guna memperbaiki kondisi kesehatan yang ada saat ini.

Sebagai tambahan, terdapat tabel yang menujukkan bagaimana kondisi status gizi buruk yang ada di Indonesia tahun 1998-2003. Pemenuhan Gizi yang baik tentunya akan sangat berpengaruh pada kesehatan jika dikaitkan dengan kemampuan bayi untuk bertahan dari penyakit. Kebutuhan akan gizi yang terpenuhi akan meningkatkan daya tahan tubuh sehingga lebih kebal terhadap penyakit. Dari grafik di bawah ini, masih banyak terdapat balita yang mengalami gizi kurang bahkan gizi buruk. Hal ini menujukkan bahwa perbaikan dalam hal kesehatan masih perlu dilakukan

Selain indikator tersebut, pengukuran tingkat kesehatan juga dapat dilakukan dengan melihat usia harapan hidup manusia Indonesia. Dalam Population Da

ta Sheet 2012, usia harapan hidup orang Indonesia adalah 72 tahun sedangkan tahun 2011 rata-rata usia harapan hidupnya 71. Hal ini menujukkan usaha peningkatan dan perbaikan kualitas kesehatan manusia Indonesia. Angka harapan hidup yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan penduduk yang baik. Kualitas kesehatan penduduk tidak dapat dilepaskan dari pendapatan penduduk. Semakin tinggi pendapatan penduduk maka pengeluaran untuk membeli pelayanan kesehatan semakin tinggi. Penduduk yang pendapatannya tinggi dapat menikmati kualitas makanan yang memenuhi standar kesehatan.

2. Pendidikan Yang Rendah

Kesadaran masyarakat akan pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Dari UU yang dikeluarkan pun terlihat bahwa wajib belajar penduduk Indonesia masih terbatas 9 tahun sementara negara lain bahkan menetapkan angka lebih dari 12 tahun dalam pendidikannya. Namun bagi Indonesia sendiri, angka 9 tahun pun belum semuanya terlaksana dan tuntas mengingat banyaknya pulau di Indonesia yang masih belum terjangkau oleh berbagai fasilitas pendidikan. Dari HDI (Human Development Indeks) tahun 2011 pun rata-rata pendidikan bangsa Indonesia masih pada angka 5.8 tahun. Dari sini pun sudah terlihat bagaimana tingkat pendidikan di Indonesia.

Akan tetapi, sebenarnya tingkat pendidikan bukanlah satu-satunya indikator untuk mengukur kualitas SDM penduduk suatu negara. Kualitas SDM berhubungan dengan produktivitas kerja. Orang yang tingkat pendidikannya tinggi diharapkan punya produktivitas yang tinggi.

Namun kembali pada kenyataan yang terjadi di Indonesia adalah banyak orang berpendidikan tinggi namun tetap saja menjadi penggangguran. Orang yang menganggur menjadi beban bagi orang lain. Seperti yang telihat pada grafik di bawah ini, pengangguran yang di maksud di sini merupakan pengangguran yang terjadi karena mereka sedang dalam proses mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Terdapat angka yang menujukkan bahwa tingkat pengangguran tertinggi berada pada tamatan SMA/Umum. Ini menujukkan bahwa pendidikan setara SMA belum cukup untuk mengentaskan jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Lulusan ini masih menjadi pertanda bahwa tingkatan produktivitas tidak bertambah jika pendidikan hanya sebatas ini. Perlunya peningkatan pendidikan serta pendidikan non formal tentunya akan membantu agar pengangguran tidak menumpuk pada lulusan SMA.

Jika diamati, kondisi ini sangat memprihatinkan. Tingkat pendidikan diharapkan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Sehingga pembangunan dalam bidang pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah membawa dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan penduduk.

3. Banyaknya Jumlah Penduduk Miskin

Kemiskinan juga menjadi salah satu masalah yang melanda Indonesia. Walau Indonesia bukan termasuk negara miskin menurut PBB namun dalam kenyataannya lebih dari 30 juta rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Yang lebih disayangkan lagi, Indonesia merupkan negara yang kaya akan sumber daya alam yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tapi sungguh memprihatinkan ketika meihat bagaimana kemiskinan menjadi bagian permasalahan di negeri yang kaya ini.

Secara garis besar penurunan jumlah warga miskin memang terlihat signifikan. Hal ini juga dibenarkan oleh beberapa pakar yang mengamati penurunan ini. namun, angka 30 juta masih menjadi permasalahan sendiri mengingat adanya berbagai tujuan global yang akan di capai tahun 2015.

Selain kemiskinan, masalah lain adalah kesenjangan sosial menjadi terlihat jelas di Indonesia. Kaum konglomerat menjadi penguasa namun pemerintah diam saja dengan kemiskinan yang ada. tidak mengherankan apabila negara Indonesia memiliki jumlah rakyat miskin yang cukup banyak.

Yang manjadi pertanyaan adalah kenapa Indonesia bisa menjadi negara yang penduduknya miskin padahal kaya sedangkan banyak negara yan miskin sumber daya namun menjadi negara-negara kaya yang menguasai dunia. Jawabannya kembali ke sumber daya manusia. Kemakmuran berbanding lurus dengan kualitas SDM. Semakin tinggi kualitas SDM penduduk, semakin tinggi pula tingkat kemakmurannya. Ini dibuktikan oleh negara yang miskin sumber daya alam tetapi tingkat kemakmuran penduduknya tinggi sperti Jepang. Kurangnya perhatian terhadap SDM Indonesia menjadikan rakyat banyak yang menderita. Seharusnya kenyataan ini menjadikan dasar pertimbangan kebenaran UUD pasal 33. Dalam hal ini tetap kemakmuran rakyat merupakan hal utama yang harus di perhatikan demi terciptanya Indonesia yang merdeka seutuhnya.

C. Solusi

Untuk mencapai pemerataan dan keseimbangan dalam penyebaran penduduk maka salah satu jalan dalam mengatasi masalah kependudukan ialah dengan mengadakan transmigrasi. Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain dalam wilayah Indonesia umumnya orang-orang yang mengikuti program transmigrasi berasal dari Jawa, Madura, dan Bali, mereka biasanya ditempatkan di Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya, dan di bagian Nusantara yang masih jarang penduduk.
Pulau Kalimantan yang merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia dan memilki jumlah penduduk yang relatif sedikit menjadi salah satu tempat tujuan transmigrasi. Wilayah ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk mengembangkan pertanian, dengan lahan yang masih luas dan tanah yang subur terbuka peluang untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik bagi para transmigran.

Read More